Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis telah menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp26,3 triliun dalam pagu indikatif tahun 2027. Dana jumbo tersebut akan difokuskan secara khusus untuk membiayai pembangunan 100 unit Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pendidikan gratis berasrama yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI, Plt. Direktur Jenderal Prasarana Strategis, Kuswara, mengungkapkan bahwa angka tersebut merupakan bagian dari total pagu indikatif senilai Rp31,53 triliun yang telah disetujui pemerintah. Secara keseluruhan, kementerian sebenarnya membutuhkan dana mencapai Rp50,87 triliun untuk mendukung berbagai proyek infrastruktur strategis nasional di tahun tersebut.
Selain pembangunan Sekolah Rakyat, anggaran tersebut juga mencakup pendanaan untuk berbagai sektor lainnya, seperti pembangunan 471 unit sekolah keagamaan senilai Rp2,5 triliun, penanganan pascabencana di Sumatra dengan alokasi Rp1,15 triliun untuk 456 bangunan, serta dukungan manajemen dan pengawasan teknis.
Percepatan program ini merupakan respons langsung Presiden Prabowo atas tingginya animo masyarakat terhadap Sekolah Rakyat. Beliau menyoroti ketimpangan antara jumlah pendaftar dan kapasitas tampung sekolah yang ada, seperti yang ditemukan saat kunjungan di Bali. Sebagai solusi sementara, pemerintah berencana mengoptimalkan aset dan fasilitas milik kementerian atau lembaga lain yang belum terpakai sebagai ruang belajar, sembari menunggu penyelesaian gedung sekolah permanen.
Langkah taktis ini diambil agar proses kegiatan belajar mengajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat segera berjalan tanpa harus menunggu seluruh konstruksi fisik rampung. Presiden menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian untuk memastikan ketersediaan lahan dan fasilitas pendukung guna mengakomodasi kebutuhan pendidikan yang terus meningkat di berbagai daerah.
