Rencana pemerintah menempatkan Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai penyokong modal utama dalam pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) kini tengah menjadi sorotan tajam. Para ahli mengingatkan bahwa langkah ini bukan sekadar urusan regulasi, melainkan sebuah pertaruhan investasi kelembagaan yang menuntut standar tata kelola dan manajemen risiko yang jauh lebih ketat.
Syafruddin Karimi, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, menekankan bahwa investasi pada pusat finansial memiliki profil risiko yang fundamentalnya berbeda dengan sektor riil. Menurutnya, kepercayaan pasar menjadi faktor penentu utama. Jika pemerintah tidak hati-hati, proyek ini berpotensi merusak neraca dan kredibilitas Danantara di mata investor global, terutama jika kawasan tersebut nantinya dipersepsikan sebagai celah untuk praktik penghindaran pajak atau transaksi bolak-balik (round tripping).
Untuk memitigasi potensi kegagalan, pengamat menyarankan adanya studi kelayakan independen yang transparan, batasan eksposur yang jelas, hingga penerapan strategi keluar yang terukur. Keterlibatan modal swasta global dianggap krusial agar beban risiko tidak sepenuhnya ditanggung oleh entitas negara, sehingga menciptakan ekosistem yang kompetitif dan akuntabel.
Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus mengebut proses legislasi agar UU PFII dapat rampung sebelum pertengahan Agustus 2026. Bali diproyeksikan menjadi lokasi strategis bagi pusat finansial ini, dengan harapan kawasan tersebut mampu menarik investasi asing langsung (FDI) yang berkualitas, bukan sekadar memfasilitasi perputaran dana domestik yang telah ada.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun telah mengingatkan pentingnya sinkronisasi kewenangan antara Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (LPJK) PFII dengan regulator domestik. Koordinasi yang solid dinilai mutlak diperlukan agar ruang inovasi keuangan tetap berjalan dalam koridor prinsip kehati-hatian, demi menjaga stabilitas sistem keuangan nasional secara menyeluruh.
