PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) berhasil mencatatkan kinerja impresif di tahun 2025 dengan pertumbuhan pada segmen layanan digital mencapai 38% secara tahunan (year-on-year). Capaian positif ini dipicu oleh meningkatnya kebutuhan konektivitas layanan bagi industri perbankan, perusahaan teknologi finansial (fintech), hingga pelaku ekosistem pembayaran secara luas di Indonesia.
Hasil kinerja tersebut telah dikukuhkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025. Direktur Utama Jalin, Ario Tejo Bayu Aji, menegaskan bahwa pencapaian ini membuktikan urgensi penyediaan infrastruktur pembayaran yang handal dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta agenda digitalisasi sistem keuangan nasional.
Sebagai bagian dari ekosistem Danantara Indonesia di bawah kepemilikan PT Danareksa (Persero) dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, Jalin saat ini telah menjalin kemitraan strategis dengan lebih dari 105 institusi keuangan. Perusahaan berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas infrastruktur demi mengantisipasi lonjakan volume transaksi digital di masa depan.
Dalam aspek operasional, perusahaan mampu menjaga tingkat ketersediaan sistem atau uptime di atas 99,9% sepanjang tahun. Kestabilan ini teruji meski menghadapi tekanan volume transaksi yang sangat tinggi, terutama pada periode hari besar keagamaan seperti Ramadan, Idulfitri, serta momen Natal dan Tahun Baru.
Di sisi lain, Jalin semakin memperkuat posisinya melalui modernisasi jaringan ATM Link milik bank-bank anggota Himbara (BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN). Langkah ini sukses mengantarkan perusahaan meraih penghargaan prestisius 'Best Retail Payment Technology Initiative in Asia Pacific' dalam ajang Asian Banker Global Financial Technology Innovation Awards 2025.
Tak hanya fokus pada pertumbuhan bisnis, Jalin juga mendapat amanat strategis dari pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025. Perusahaan ditugaskan sebagai penyelenggara Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN), sebuah peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan ekonomi digital nasional sekaligus memastikan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
