Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menekankan perlunya langkah strategis dan kebijakan berskala nasional untuk menuntaskan konflik berkepanjangan di tanah Papua. Menurutnya, pendekatan parsial yang selama ini diterapkan terbukti tidak efektif dalam meredam eskalasi kekerasan yang kian mengkhawatirkan.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul laporan dari Komisi Nasional HAM yang mencatat adanya peningkatan signifikan aksi kekerasan di Papua. Berdasarkan data, sepanjang 2025 tercatat 97 peristiwa konflik, disusul penambahan 26 kasus hingga April 2026. Pigai menyoroti tragedi kemanusiaan yang menelan sekitar 20 korban jiwa dalam kurun waktu satu bulan di berbagai wilayah, termasuk Dogiyai, Yahukimo, hingga Tembagapura.
Pigai berpendapat bahwa keterbukaan informasi publik membuat setiap insiden kekerasan di Papua kini menjadi sorotan tajam, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini, menurut dia, menuntut pemerintah untuk lebih sigap agar citra hak asasi manusia di Indonesia tidak terus tergerus di mata global.
Lebih lanjut, ia mengkritisi penanganan konflik yang selama ini masih bersifat kasuistik dan individual. Ia menegaskan bahwa akar masalah Papua tidak akan tuntas jika tidak ada keberanian untuk mengambil keputusan politik yang bersifat lintas lembaga.
"Penyelesaian konflik ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Dibutuhkan konsensus bersama yang melibatkan eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, hingga tokoh-tokoh nasional untuk merumuskan solusi yang fundamental dan menyeluruh," pungkas Pigai.
