Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menekankan bahwa penyelesaian konflik berkepanjangan di Papua memerlukan langkah strategis melalui keputusan politik tingkat nasional. Pernyataan ini muncul sebagai respons atas meningkatnya eskalasi kekerasan yang tercatat oleh Komisi Nasional HAM, dengan puluhan insiden tercatat sepanjang tahun 2025 hingga kuartal pertama 2026.
Menurut Pigai, dinamika teknologi informasi saat ini membuat setiap insiden kekerasan di tanah Papua terpantau secara cepat baik oleh publik domestik maupun internasional. Hal ini menuntut pemerintah untuk segera mengambil tindakan preventif guna menjaga martabat bangsa dan citra Indonesia di mata dunia terkait standar perlindungan HAM.
Ia menyoroti bahwa pendekatan penanganan konflik yang selama ini dilakukan cenderung bersifat parsial dan hanya fokus pada penyelesaian kasus per kasus. Pigai menilai bahwa strategi tersebut kurang efektif karena tidak menyentuh akar permasalahan yang lebih mendasar. Oleh karena itu, ia mendorong agar persoalan ini tidak dipandang sebagai tanggung jawab satu kementerian saja.
Untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan, Pigai mengusulkan pembentukan konsensus nasional yang melibatkan berbagai pilar negara, mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, hingga tokoh-tokoh nasional. Sinergi ini dianggap krusial untuk menciptakan pendekatan yang terintegrasi dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat di Papua.
Lebih lanjut, Kementerian HAM berkomitmen untuk terus mendorong dialog dan kebijakan yang berbasis pada penghormatan hak asasi manusia. Pemerintah ditegaskan memiliki tanggung jawab penuh untuk menjamin keselamatan setiap warga negara sekaligus mencari solusi perdamaian yang mampu menjawab persoalan Papua secara struktural dan permanen.
