Ketua Majelis Nasional, Tran Thanh Man, dalam sesi ke-4 Komite Tetap Majelis Nasional yang digelar pada 8 Juli, menegaskan pentingnya persiapan matang dalam menghadapi agenda sidang luar biasa pertama yang dijadwalkan pada awal Agustus mendatang. Pertemuan ini menjadi krusial sebagai manifestasi komitmen politik pemerintah dalam menuntaskan hambatan regulasi yang menghambat sektor ekonomi, pertahanan, serta keamanan nasional.

Salah satu poin krusial dalam agenda tersebut adalah usulan pemerintah untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perumahan serta Undang-Undang Bisnis Properti melalui prosedur yang disederhanakan atau dipercepat. Langkah ini diambil sebagai upaya responsif pemerintah untuk segera melembagakan kebijakan strategis sekaligus mengurangi beban agenda legislasi pada sidang rutin akhir tahun.

Dalam arahannya, Ketua Majelis Nasional menekankan agar seluruh lembaga terkait bekerja secara disiplin dan memastikan setiap draf regulasi memiliki kualitas yang mumpuni. Beliau secara tegas memberikan peringatan kepada para menteri dan kepala lembaga untuk tidak melakukan penundaan atau pengajuan dokumen di saat terakhir. Jika sebuah draf dianggap tidak memenuhi standar kelayakan, maka proyek tersebut harus dikeluarkan dari agenda sidang dan dijadwalkan ulang.

Selain itu, ditekankan pentingnya keberadaan aturan turunan berupa dekrit dan surat edaran yang harus menyertai setiap pengesahan undang-undang. Hal ini bertujuan agar kebijakan yang dihasilkan dapat langsung diimplementasikan di lapangan, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, dan menjawab ekspektasi masyarakat luas tanpa adanya celah tumpang tindih regulasi.

Agenda pembahasan ini dijadwalkan berlangsung dalam beberapa fase hingga akhir Juli, dengan target menyelesaikan seluruh daftar inventarisasi masalah yang ada. Ketua Majelis Nasional berharap melalui sinkronisasi yang ketat antara pemerintah dan legislatif, seluruh regulasi baru nantinya dapat segera mendukung efisiensi birokrasi dan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah secara merata.