Pemerintah Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), menginstruksikan seluruh jajaran camat, kepala desa, hingga lurah untuk memperkuat sinergi dalam menangani kasus gangguan jiwa secara terintegrasi. Langkah ini diambil menyusul data per Juli 2026 yang menunjukkan terdapat 942 warga setempat yang teridentifikasi sebagai Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), dengan 39 di antaranya masih dalam kondisi dipasung.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai, Lambertus Paput, menegaskan bahwa penanganan kesehatan jiwa harus berjalan beriringan dengan pemenuhan kesehatan fisik demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Ia mengingatkan bahwa penderita ODGJ merupakan kelompok rentan yang membutuhkan kepedulian bersama agar terbebas dari stigma sosial yang diskriminatif.
Berdasarkan data dari 25 puskesmas yang tersebar di 12 kecamatan, baru sekitar 600 penderita atau 64 persen yang telah mengakses layanan pengobatan secara rutin. Sementara itu, sebanyak 342 penderita lainnya dilaporkan belum mendapatkan penanganan medis yang optimal. Kecamatan Langke Rembong tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penderita ODGJ tertinggi yakni 121 jiwa, disusul Satar Mese dengan 111 jiwa, dan Kecamatan Ruteng sebanyak 106 jiwa.
Dalam upaya mencari solusi komprehensif, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) Kabupaten Manggarai menggelar lokakarya evaluasi yang melibatkan aparat keamanan, dinas terkait, pihak Keuskupan Ruteng, hingga lembaga swadaya masyarakat. Project Officer Kesehatan Mental Yayasan Ayo Indonesia, Jery Santoso, menyampaikan bahwa pemulihan ODGJ tidak dapat mengandalkan penanganan medis semata, melainkan memerlukan dukungan berkelanjutan dari lingkungan terdekat.
Kendala utama yang saat ini dihadapi di lapangan meliputi keterbatasan pemahaman keluarga pendamping, masalah ekonomi, pemantauan kepatuhan minum obat, serta minimnya tenaga kesehatan di wilayah pelosok. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah desa didorong agar memanfaatkan alokasi Dana Desa untuk program pemberdayaan ekonomi, bantuan sosial, hingga penguatan kader kesehatan jiwa berbasis komunitas.
