Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) resmi mempererat kerja sama lintas sektor melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Jakarta, Senin (6/7/2026). Langkah strategis ini diambil untuk memastikan akses layanan kesehatan primer menjangkau lapisan masyarakat terdalam hingga ke pelosok desa dan dusun.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa kesehatan masyarakat merupakan pilar utama dalam pembangunan desa. Menurutnya, pemerintah kini tidak hanya berfokus pada aspek kuratif atau pengobatan, tetapi juga mengedepankan tindakan preventif dan promotif. Kolaborasi ini melibatkan peran aktif pemerintah desa dalam mendukung program-program nasional, seperti pengecekan kesehatan gratis, intervensi stunting, pengendalian tuberkulosis, serta optimalisasi fungsi Posyandu di seluruh pelosok negeri.
Ruang lingkup kemitraan ini mencakup integrasi data kesehatan desa, penguatan Unit Pelayanan Kesehatan Desa/Kelurahan (UPKD/K), serta peningkatan literasi masyarakat terkait pola hidup sehat. Saat ini, pemerintah telah memiliki infrastruktur kesehatan yang cukup masif dengan dukungan lebih dari 10 ribu Puskesmas dan 1,5 juta kader kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah.
Senada dengan Menkes, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyoroti urgensi kerja sama ini bagi desa-desa yang masih tergolong tertinggal. Ia menyatakan bahwa pemanfaatan dana desa ke depan akan dioptimalkan untuk mendukung program kesehatan masyarakat yang lebih tepat sasaran. Fokus utama penggunaan dana tersebut mencakup percepatan penurunan stunting dan penyediaan sarana pendukung kesehatan dasar yang lebih memadai.
Sekretaris Jenderal Kemenkes, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, menambahkan bahwa nota kesepahaman ini merupakan pembaruan dari kerja sama sebelumnya. Integrasi program ini diharapkan mampu menjadi jawaban atas tantangan geografis dan keberagaman kondisi desa di Indonesia, sehingga pelayanan kesehatan masyarakat menjadi jauh lebih terstruktur dan berdaya guna bagi penduduk lokal.
