Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan komitmennya untuk melindungi anggaran bagi sektor-sektor krusial di Ibu Kota. Dalam pandangannya, alokasi dana untuk kesehatan, pendidikan, serta program pemberdayaan keluarga rentan tidak boleh mengalami pemotongan, bahkan harus terus ditingkatkan jangkauannya agar lebih masif bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono saat menghadiri peluncuran buku serta diskusi publik bertajuk "Marhaenisme: Dalil Baru Untuk Gen Z" di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Ia menekankan bahwa kebijakan ini merupakan wujud nyata dari implementasi nilai-nilai keberpihakan terhadap rakyat kecil, atau yang ia sebut sebagai roh Marhaenisme dalam tata kelola pemerintahan.
Dalam sektor kesehatan, Pramono menyoroti layanan gratis bagi warga yang didukung oleh jejaring fasilitas luas. Saat ini, Pemprov DKI mengelola 31 rumah sakit, 44 Puskesmas, dan 292 Puskesmas pembantu yang siap melayani warga kapan saja. Baginya, akses kesehatan masyarakat adalah hak dasar yang tidak bisa ditawar dalam penyusunan anggaran daerah.
Di bidang pendidikan, Pemprov DKI terus memperkuat berbagai instrumen bantuan, mulai dari Kartu Jakarta Pintar (KJP), pemutihan ijazah, hingga pemberian beasiswa. Tercatat sebanyak 707.477 pelajar tingkat dasar hingga menengah telah menerima beasiswa, sementara 15.825 mahasiswa strata satu turut mendapatkan dukungan serupa. Bahkan, pemerintah kini merintis program beasiswa luar negeri bagi anak-anak kurang mampu, yang disetarakan dengan mekanisme LPDP.
Pramono juga menaruh perhatian besar pada program Sekolah Rakyat yang menampung anak-anak dari kelompok marjinal, seperti anak putus sekolah, keluarga dengan latar belakang ekonomi sulit, hingga mereka yang berasal dari keluarga kurang harmonis. Melalui program ini, ratusan siswa mendapatkan akses pendidikan yang layak dengan kurikulum yang mencakup penguasaan bahasa asing, sebagai upaya menumbuhkan harapan dan mengangkat derajat anak bangsa dari lapisan masyarakat terbawah.
