Upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi dua digit pada periode 2026-2030 menuntut reformasi kelembagaan yang lebih substansial. Dalam lokakarya "Pertumbuhan Dua Digit - Kekuatan Pendorong dari Bisnis" di Hanoi, para delegasi menekankan bahwa celah antara kebijakan pusat dan implementasi di lapangan masih menjadi penghalang utama bagi dunia usaha.
Pemerintah sendiri telah menunjukkan komitmen kuat melalui Kesimpulan No. 18-KL/TW dengan target pemangkasan prosedur administratif dan proyek investasi publik sebesar 30 hingga 40 persen. Langkah konkret telah dilakukan melalui penerbitan ratusan dokumen hukum yang berhasil menekan waktu kepatuhan dan biaya operasional bisnis secara signifikan. Kendati demikian, pelaku usaha masih melaporkan adanya sekitar 900 hambatan yang kerap muncul dalam bentuk regulasi baru yang tumpang tindih.
Dau Anh Tuan dari VCCI menyoroti fenomena 'regulasi bayangan', di mana persyaratan yang telah dicabut sering kali bermutasi menjadi standar teknis baru yang lebih kompleks. Kondisi ini menciptakan kekosongan hukum yang membingungkan bagi pelaku bisnis. Selain itu, kurangnya keseragaman implementasi antar daerah serta praktik birokrasi yang membatasi permohonan investasi menjadi tantangan nyata yang harus segera diurai.
Menanggapi persoalan tersebut, pakar kebijakan dan perwakilan asosiasi seperti VASEP dan HoREA mendesak adanya partisipasi aktif dunia usaha dalam penyusunan regulasi. Desentralisasi yang disertai peningkatan kualitas SDM di tingkat lokal dipandang perlu untuk menghindari kebuntuan administratif. Para ahli juga mengusulkan pembentukan gugus tugas khusus yang memiliki kewenangan langsung untuk memediasi dan menyelesaikan keluhan hambatan bisnis secara efisien.
Reformasi kelembagaan bukan sekadar proses sekali jalan, melainkan upaya berkelanjutan untuk membebaskan potensi sektor swasta. Dengan menyelaraskan semangat reformasi dari pusat hingga ke unit pemerintahan daerah dan melakukan konsolidasi dokumen hukum, diharapkan iklim investasi akan lebih terbuka, transparan, dan mampu menopang ambisi ekonomi nasional di masa depan.
