Proses restrukturisasi organisasi kesehatan di tingkat provinsi telah memicu tantangan baru bagi layanan kesehatan primer. Melalui kebijakan penyederhanaan administrasi, jumlah pos kesehatan dipangkas secara signifikan demi efisiensi manajemen. Namun, di balik upaya perampingan tersebut, para tenaga medis kini harus menghadapi lonjakan beban kerja akibat cakupan wilayah dan jumlah pasien yang bertambah luas setelah penggabungan unit.
Direktur Pos Kesehatan Komune, Bui Van Thong, mengungkapkan bahwa keterbatasan staf menjadi kendala utama dalam memberikan pelayanan prima. Saat ini, tenaga medis tidak hanya bertugas melakukan pemeriksaan klinis, tetapi juga harus mengelola berbagai program prioritas, mulai dari imunisasi, pencegahan penyakit, hingga administrasi kesehatan digital yang kompleks. Kekurangan personel yang mencapai delapan orang di beberapa titik membuat operasional menjadi kian menantang.
Menanggapi kondisi tersebut, Departemen Kesehatan telah mengambil langkah strategis dengan mengalokasikan tambahan tenaga medis berkualitas, termasuk dokter spesialis dan dokter umum, dari berbagai unit afiliasi. Selain itu, upaya transfer teknologi dan pendampingan profesional dari pusat kesehatan regional terus digalakkan untuk memperkuat kapasitas staf di garda terdepan.
Pemerintah daerah juga mulai berfokus pada keberlanjutan jangka panjang melalui kebijakan insentif bagi tenaga medis dan pemanfaatan platform digital. Implementasi rekam medis elektronik melalui integrasi sistem nasional diharapkan mampu mengurangi beban administrasi manual. Meskipun demikian, pihak berwenang menegaskan bahwa penguatan regulasi, seperti penentuan posisi kerja yang jelas dan kriteria pemeringkatan pos kesehatan, tetap menjadi kunci utama agar sistem kesehatan akar rumput tetap tangguh di masa depan.
