Masyarakat Dusun Jatiagung, Desa Gumukmas, Kabupaten Jember memanfaatkan momentum reses anggota DPRD untuk mengadukan karut-marut pelayanan kesehatan gratis melalui program Universal Health Coverage (UHC). Aspirasi ini mengemuka saat legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sunarsi Khoris, menggelar jaring aspirasi Masa Persidangan II Tahun 2026 pada Selasa (14/7/2026).
Dalam pertemuan tatap muka tersebut, warga mengeluhkan berbagai hambatan administratif saat hendak mengakses layanan kesehatan gratis. Kendala yang paling sering ditemui di lapangan antara lain status kepesertaan UHC yang mendadak tidak aktif saat warga membutuhkan perawatan medis, lambannya birokrasi, serta kurangnya sosialisasi terkait mekanisme penggunaan program tersebut.
Merespons keluhan tersebut, Sunarsi Khoris menegaskan bahwa UHC merupakan program strategis yang sangat krusial untuk menjamin hak kesehatan masyarakat miskin. Kendati demikian, ia menyoroti bahwa kelemahan mendasar tidak terletak pada konsep program, melainkan pada aspek eksekusi, kualitas pelayanan, dan sinergi antarlembaga yang masih lemah.
Guna meminimalisasi kendala serupa, srikandi Komisi D DPRD Jember ini menyodorkan sejumlah solusi taktis. Pemkab Jember didesak untuk mempercepat integrasi data kepesertaan dan mempererat koordinasi operasional antara Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, rumah sakit rujukan, hingga tingkat pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).
Sebagai mitra kerja bidang kesehatan, Komisi D DPRD Jember berkomitmen untuk terus mengawasi jalannya program ini secara ketat. Sunarsi meminta jajaran eksekutif melakukan audit dan evaluasi berkala secara menyeluruh agar masyarakat tidak lagi dipersulit oleh urusan administratif saat sedang berjuang melawan penyakit.
