Dunia kehumasan kini berada di persimpangan jalan seiring pesatnya perkembangan kecerdasan artifisial (AI) dan maraknya arus disinformasi global. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menegaskan bahwa praktisi humas tidak lagi sekadar menjadi corong informasi, melainkan harus bertransformasi menjadi clearing house of information atau penjernih arus informasi demi menjaga kepercayaan publik di era post-truth.
Dalam gelaran Kick Off Konvensi Humas Indonesia 2026, Nezar menyoroti ancaman nyata dari disinformasi yang telah dikategorikan sebagai risiko global oleh World Economic Forum. Menurutnya, di tengah kaburnya batas antara fakta dan fiksi, para profesional humas memiliki tanggung jawab krusial untuk menyaring konten serta menyajikan narasi yang kredibel di tengah kebisingan informasi digital.
Meski otomatisasi melalui agentic AI mulai mampu mengelola analisis data hingga penyusunan strategi komunikasi selama 24 jam, Nezar mengingatkan adanya batasan fundamental. Teknologi, menurutnya, hanya berfungsi sebagai alat bantu efisiensi, sementara aspek ketulusan, integritas, dan empati manusia tetap menjadi inti dari komunikasi yang autentik yang tidak bisa digantikan oleh mesin.
Lebih lanjut, pemerintah kini tengah berupaya merumuskan tata kelola AI yang seimbang antara regulasi adaptif dan etika mendasar. Strategi ini dianggap penting mengingat AI telah bergeser dari sekadar instrumen ekonomi menjadi elemen strategis dalam geopolitik global. Oleh karena itu, insan humas dituntut untuk meningkatkan kompetensi berpikir kritis agar mampu memanfaatkan teknologi tanpa kehilangan nilai etika profesi.
Sebagai penutup, Nezar mendorong agar para praktisi humas menjadikan momentum konvensi ini sebagai ruang inovasi untuk menguasai teknologi baru seperti Generative Engine Optimization (GEO). Tujuannya jelas, yakni membangun narasi konstruktif yang memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional sekaligus memastikan publik mendapatkan informasi yang akurat dan transparan.
