Program Promosi Perdagangan Nasional Vietnam telah menunjukkan kontribusi signifikan dalam mengerek posisi daya saing produk domestik di kancah internasional. Melalui alokasi anggaran negara yang mencapai lebih dari 650 miliar VND, inisiatif ini telah memfasilitasi puluhan ribu bisnis dan koperasi untuk menjangkau pasar baru, baik di dalam maupun luar negeri.
Catatan impresif terlihat dari realisasi transaksi yang mencapai ratusan juta dolar Amerika melalui berbagai pameran dan ekshibisi. Sepanjang tahun 2025 saja, pemerintah telah menginisiasi lebih dari 100 proyek strategis, yang terbukti membantu pelaku usaha dalam melakukan uji pasar serta memperkuat sistem distribusi produk-produk lokal, termasuk produk pertanian olahan dan komoditas unggulan daerah.
Namun, di balik angka-angka fantastis tersebut, terdapat paradoks dalam implementasi di lapangan. Banyak pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) masih bersikap acuh tak acuh terhadap saluran distribusi dan insentif yang tersedia. Survei menunjukkan rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap program pendukung, seperti platform digital maupun skema kemitraan publik-swasta, yang dipicu oleh anggapan bahwa promosi perdagangan hanyalah domain perusahaan besar.
Selain masalah literasi, hambatan regulasi teknis turut menjadi ganjalan. Ketidakjelasan definisi mengenai rantai distribusi produk dan kurangnya pedoman operasional dalam Undang-Undang Dukungan UKM membuat skema insentif pajak maupun sewa lahan sulit diakses secara optimal. Banyak kebijakan yang ada saat ini dianggap masih bersifat jangka pendek dan kurang memberikan dukungan substantif bagi keberlanjutan kualitas produk UKM.
Menanggapi tantangan tersebut, Kementerian Keuangan mengusulkan perlunya pemisahan kebijakan dalam rancangan amandemen Undang-Undang Dukungan UKM. Pemerintah berupaya merancang skema khusus yang berfokus langsung pada ekspansi pasar, guna memastikan pelaku usaha tidak hanya sekadar bertahan, tetapi mampu meningkatkan kapasitas bisnis secara berkelanjutan dalam rantai pasok global.
