Kamar Dagang dan Industri Vietnam (VCCI) secara resmi mengusulkan pemisahan fungsi antara manajemen jaringan distribusi listrik dan operasional bisnis ritel dalam draf desain pasar listrik nasional. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah praktik monopoli, mengingat mayoritas infrastruktur jaringan listrik saat ini masih dikelola oleh entitas milik negara yang berpotensi memiliki dominasi berlebih jika dibiarkan sekaligus bertindak sebagai pengecer listrik.
Dalam laporannya, VCCI menekankan pentingnya transparansi dalam akses infrastruktur bagi seluruh pelaku usaha. Tanpa adanya batasan yang jelas antara pengelola jaringan dan penjual, perusahaan swasta akan menghadapi kesulitan dalam bersaing di pasar yang adil. Oleh karena itu, VCCI mendorong pemerintah untuk menetapkan peta jalan kemandirian penuh antar departemen tersebut agar tercipta iklim usaha yang sehat serta kualitas layanan yang lebih kompetitif bagi konsumen akhir.
Selain aspek struktural, VCCI juga menyoroti pentingnya digitalisasi prosedur peralihan penyedia listrik. Menurut mereka, proses yang ada saat ini masih terlalu rumit, sehingga menghambat efisiensi bagi sektor manufaktur yang membutuhkan fleksibilitas tinggi. VCCI mengusulkan pembentukan sistem berbasis digital yang terintegrasi untuk menyederhanakan perpindahan kontrak, sekaligus melonggarkan persyaratan jaminan keuangan bagi usaha kecil dan menengah agar tidak terbebani arus kas.
Terkait perlindungan konsumen, VCCI mengusulkan regulasi masa tenggang harga bagi pelanggan yang terpaksa beralih ke pemasok cadangan akibat kegagalan operasional pengecer sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk melindungi bisnis dari lonjakan harga input yang mendadak. Selain itu, organisasi tersebut mendesak adanya transparansi penuh dalam struktur pembentukan harga listrik, termasuk audit independen terhadap biaya transmisi dan distribusi.
Sebagai penutup, VCCI mendorong pemerintah untuk mengakomodasi transisi menuju energi hijau melalui integrasi mekanisme Perjanjian Pembelian Daya Langsung (DPPA). Mereka juga menyarankan pembentukan kerangka hukum bagi model agregator dan pembangkit listrik virtual (VPP) yang menggabungkan tenaga surya atap dengan sistem penyimpanan energi, guna meningkatkan efisiensi pasar secara keseluruhan dan memenuhi standar keberlanjutan internasional.
