Program Studi Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) secara resmi membuka rangkaian seminar akademik bertajuk "Konflik Geopolitik dan Ancaman Krisis Politik Pemerintahan Prabowo" di Menara UNAS, Jakarta, pada Selasa (7/7/2026). Forum ini menjadi wadah bagi para pakar dan praktisi untuk membedah posisi Indonesia di tengah konstelasi politik internasional yang tengah mengalami turbulensi hebat.

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Politik UNAS, Associate Professor Dr. T.B. Masa Djafar, M.Si., menekankan bahwa seminar ini merupakan upaya kampus untuk menjaga tradisi kritis dalam mengawal pembangunan bangsa. Ia menegaskan bahwa forum ini tidak memihak pada kepentingan politik manapun, melainkan murni sebagai ruang dialog ilmiah yang objektif untuk mencari solusi atas berbagai potensi tantangan nasional yang dihadapi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Keynote speaker Dr. Fuad Bawazier menyoroti pentingnya Indonesia membangun fondasi ekonomi yang tangguh guna meredam dampak rivalitas negara besar terhadap perdagangan dan nilai tukar. Pandangan senada disampaikan oleh Prof. Dr. Makarim Wibisono yang mengingatkan pentingnya konsistensi politik luar negeri bebas aktif sebagai tameng diplomasi untuk menjaga kepentingan nasional di tengah melemahnya pengaruh organisasi internasional.

Diskusi semakin mendalam ketika para narasumber, termasuk Prof. Drs. Rusman Ghazali dan Dr. Irma Indrayani, mengulas urgensi implementasi Pasal 33 UUD 1945. Mereka menyoroti konsep 'Prabowonomics' sebagai upaya memadukan mekanisme pasar dengan peran negara yang kuat, dengan catatan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada harmonisasi birokrasi dan pencegahan dominasi oligarki dalam pengelolaan sumber daya alam.

Dari aspek pertahanan, Dr. Sri Radjasa Chandra dan Dr. Selamat Ginting memperingatkan adanya ancaman *hybrid warfare* yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Menurut mereka, ancaman modern saat ini lebih banyak berbentuk serangan siber, disinformasi, hingga tekanan ekonomi, sehingga diperlukan penguatan kepercayaan publik melalui komunikasi pemerintah yang transparan dan adaptif.

Kegiatan ini rencananya akan berlanjut ke dalam seri seminar berikutnya, dengan harapan hasil riset serta pemikiran dari para akademisi UNAS dapat menjadi rujukan strategis bagi pengambil kebijakan dalam memperkuat demokrasi dan kedaulatan Indonesia di masa depan.