Dinasti politik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kini menjadi perbincangan hangat di kalangan pengamat kebijakan publik. Muhammad Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, secara terbuka menyatakan bahwa pengaruh politik Jokowi tengah mengalami penurunan signifikan melalui serangkaian perkembangan terkini.
Dalam analisis yang dibagikan melalui platform media sosial X pada Rabu (8/7/2026), Said Didu membedah tiga indikator utama yang dianggap sebagai sinyal melemahnya kekuatan politik tersebut. Salah satu poin krusial yang ia soroti adalah perubahan dalam pola penegakan hukum, khususnya terkait polemik dugaan ijazah palsu Jokowi yang dinilai kini berjalan lebih objektif.
Said Didu memberikan contoh konkret dengan tidak ditahannya pihak-pihak yang sempat tersangkut kasus tersebut, seperti Roy Suryo dan dokter Tifa. Selain itu, dikabulkannya gugatan praperadilan Roy Suryo dianggap sebagai bukti bahwa proses hukum mulai kembali ke jalurnya tanpa intervensi yang berarti.
Selain aspek penegakan hukum, Said Didu menyoroti kondisi bisnis yang dijalankan oleh anak-anak Jokowi, yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep. Ia mengamati bahwa berbagai unit usaha yang sebelumnya sempat populer, kini sudah jarang terdengar aktivitasnya atau diduga telah berhenti beroperasi.
Beberapa nama usaha seperti Chilli Pari, Markobar, serta belasan entitas bisnis milik Kaesang seperti Sang Pisang dan TernakKopi disebutnya telah mengalami kemunduran. Ia bahkan mempertanyakan validitas model bisnis perusahaan-perusahaan tersebut di masa lalu, termasuk perihal suntikan dana investasi besar yang pernah diterima.
Indikator terakhir yang dikemukakan adalah munculnya resistensi publik terhadap agenda safari politik Jokowi di sejumlah daerah. Fenomena ini, menurut Said Didu, merupakan refleksi nyata bahwa daya tawar politik Jokowi tidak lagi dominan sebagaimana beberapa tahun sebelumnya.
Hingga saat ini, pihak keluarga Jokowi maupun pihak terkait lainnya belum memberikan tanggapan resmi mengenai penilaian tersebut. Pernyataan yang disampaikan Said Didu ini bersifat sebagai pandangan pribadi seorang analis publik terhadap dinamika politik nasional yang sedang berlangsung.