Pemerintah Indonesia secara resmi mendorong negara-negara anggota BRICS untuk mempererat kolaborasi dalam memetakan kebutuhan keterampilan tenaga kerja masa depan (future skills forecasting). Usulan strategis ini disampaikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, dalam pertemuan BRICS Labour and Employment Ministers' Meeting (LEMM) 2026 yang berlangsung di Hyderabad, India. Langkah ini dinilai krusial untuk mengantisipasi dinamika pasar kerja global yang kian dinamis.
Yassierli menegaskan bahwa pemetaan kompetensi ini akan menjadi pijakan penting bagi setiap negara dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif. Dengan pemetaan yang akurat, program pendidikan vokasi serta pelatihan kerja dapat diselaraskan dengan cepat untuk merespons disrupsi teknologi, transformasi industri, pergeseran demografi, hingga tuntutan transisi menuju ekonomi hijau.
Dalam kesempatan tersebut, Indonesia menawarkan agar inisiatif proyeksi keterampilan masa depan ini diintegrasikan ke dalam fokus kerja sama platform BRICS CONNECT. Menurut Menaker, forum ini merupakan wadah kemitraan Selatan-Selatan (South-South cooperation) yang sangat strategis untuk saling berbagi praktik terbaik, bertukar pengalaman, dan melahirkan solusi konkret demi kesejahteraan pekerja maupun pelaku usaha.
Selain menyampaikan usulan global, Yassierli juga memaparkan berbagai langkah konkret yang tengah dijalankan Indonesia demi memperkuat pasar kerja domestik. Upaya tersebut meliputi perluasan akses pelatihan vokasi, penguatan jaminan sosial bagi pekerja informal, pendirian Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK), serta optimalisasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Pemerintah juga berkomitmen menciptakan ruang kerja yang lebih inklusif dengan membangun pusat pelatihan ramah disabilitas yang dilengkapi teknologi asistif.
Untuk mendukung akselerasi tersebut, pemerintah menargetkan Program Pemagangan Nasional diikuti oleh 150.000 peserta, sedangkan Program Pelatihan Vokasi Nasional ditargetkan menjangkau 300.000 peserta sepanjang tahun 2026. Sinergi ini juga didukung oleh program prioritas nasional seperti hilirisasi komoditas dan penyediaan sistem informasi pasar kerja terintegrasi guna menghubungkan pencari kerja dengan kebutuhan industri secara digital.
