Pemerataan akses layanan medis di wilayah dengan kondisi geografis ekstrem masih menjadi tantangan utama pembangunan sektor kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah. Guna mengatasi hambatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Poso kini mengintensifkan strategi Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) sebagai langkah konkret untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan berkesinambungan langsung di tengah masyarakat terpencil.
Komitmen ini ditegaskan dalam Pertemuan Pembinaan dan Penguatan Pelaksanaan PKB pada Puskesmas Daerah Terpencil dan Sangat Terpencil Kabupaten Poso Tahun 2026. Agenda strategis yang diinisiasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Poso ini dibuka resmi oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Poso, Elvasanti Tialen, dengan menghadirkan jajaran narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah guna menyelaraskan pemahaman para pemangku kepentingan.
Kabupaten Poso memiliki wilayah administratif yang luas dengan bentang alam menantang, di mana saat ini terdapat 12 puskesmas yang masuk dalam kategori terpencil dan sangat terpencil. Melalui dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik Bidang Kesehatan, belasan fasilitas kesehatan tingkat pertama tersebut kini menjadi prioritas utama dalam implementasi PKB guna memperkuat jaringan pelayanan kesehatan primer.
Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinkes Provinsi Sulteng, Misnawati, menjelaskan bahwa konsep PKB memiliki esensi yang jauh lebih luas dibanding sekadar operasional puskesmas keliling biasa. Program ini dirancang secara sistematis dengan melibatkan tim multidisiplin terintegrasi—mulai dari dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, hingga tenaga sanitasi dan promosi kesehatan. Bahkan pada kondisi tertentu, dokter spesialis didatangkan langsung untuk memberikan penanganan komprehensif, pelayanan kegawatdaruratan, dan rujukan medis.
Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Provinsi Sulteng, Fatma A. Deu, menambahkan bahwa PKB merupakan bagian dari strategi nasional untuk mengatasi kendala geografis di wilayah sulit. Keberhasilan program ini menuntut manajemen yang solid, mulai dari pemetaan wilayah, analisis kebutuhan riil, dukungan pembiayaan, kepastian keamanan, hingga administrasi rekam medis yang tertib demi menjamin keberlanjutan layanan bagi masyarakat pedalaman.
