Pemerintah kini memprioritaskan pemulihan infrastruktur kesehatan di wilayah terdampak bencana Sumatera sebagai elemen krusial dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Fokus utama kebijakan ini bukan sekadar membangun kembali fisik bangunan yang rusak, melainkan melakukan peningkatan kualitas layanan kesehatan secara komprehensif agar lebih tangguh di masa depan.
Langkah strategis yang disiapkan meliputi modernisasi alat kesehatan, pemenuhan kebutuhan logistik medis, serta penguatan sistem surveilans penyakit. Selain itu, pemerintah memberikan perhatian khusus pada kesehatan mental melalui program dukungan psikososial, serta pemantauan status gizi bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan warga lanjut usia.
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menekankan bahwa keberhasilan agenda besar ini di 53 kabupaten dan kota sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor. Sinergi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan elemen masyarakat dinilai menjadi kunci utama percepatan pemulihan yang tepat sasaran.
Sebagai wujud dukungan finansial, Kementerian Kesehatan telah mengamankan alokasi tahap awal sebesar Rp100 miliar khusus untuk perbaikan rumah sakit, sementara pendanaan bagi puskesmas tengah dalam proses penyelesaian. Komitmen ini merupakan bagian dari Rencana Induk (Renduk) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumatera 2026-2028 yang membutuhkan total dana Rp100,166 triliun.
Dalam dokumen Renduk tersebut, sektor kesehatan masuk dalam pilar pemulihan sosial dengan target 6.194 kegiatan strategis. Dengan dukungan anggaran sebesar Rp18,73 triliun, pemerintah optimistis dapat memulihkan akses layanan kesehatan serta meningkatkan ketahanan sosial masyarakat di wilayah yang terdampak bencana.
