Memasuki bulan ke-18 pelaksanaan Resolusi No. 57-NQ/TW, sektor ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi digital menunjukkan perkembangan yang signifikan. Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi telah berhasil membangun fondasi kelembagaan yang kokoh, mencakup perbaikan regulasi mendasar seperti Undang-Undang Sains, Teknologi dan Inovasi, hingga kerangka kebijakan terkait Kecerdasan Buatan (AI) dan teknologi tinggi.
Salah satu pencapaian strategis adalah reformasi mekanisme pendanaan melalui Yayasan Nasional Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (NAFOSTED). Kini, pendekatan manajemen riset tidak lagi berbasis pada proyek individual yang sporadis, melainkan berorientasi pada pemecahan tantangan nasional utama. Perdana Menteri telah menetapkan 10 kelompok teknologi strategis dan 30 kelompok produk prioritas yang menjadi acuan target inovasi hingga tahun 2030.
Langkah terobosan juga diambil melalui prinsip penerimaan risiko dalam penelitian ilmiah. Kebijakan ini memberikan perlindungan bagi ilmuwan untuk mengeksplorasi ide-ide inovatif selama dilakukan secara transparan dan nirlaba. Efektivitas kebijakan ini mulai terlihat, ditandai dengan peningkatan jumlah permohonan paten domestik sebesar 29% dibandingkan periode sebelumnya.
Meski fondasi kelembagaan telah terbentuk, tantangan masih membayangi terutama pada aspek implementasi. Hingga pertengahan 2026, realisasi anggaran baru mencapai 25,9% dari total 103 triliun VND yang dialokasikan. Hambatan ini utamanya bersumber dari regulasi keuangan yang belum sepenuhnya selaras dengan dinamika penelitian dan pengembangan teknologi yang bersifat eksperimental.
Sebagai solusi, Pemerintah kini menginisiasi mekanisme uji coba terkontrol (sandbox). Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas dalam pengadaan produk teknologi strategis dan operasional modal ventura. Fokus ke depan kini bergeser dari sekadar penyempurnaan kebijakan menjadi eksekusi nyata, di mana keberhasilan akan diukur melalui penguasaan teknologi serta daya saing produk inovasi di pasar global.
