Ketua DPR RI, Puan Maharani, secara tegas meminta pemerintah untuk meningkatkan standar kesiapsiagaan nasional di tengah meningkatnya aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Menurutnya, aspek keselamatan masyarakat harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam menghadapi ancaman bencana tersebut.
Lebih lanjut, Puan menekankan bahwa eskalasi aktivitas gunung api ini harus dijadikan momentum bagi instansi terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Ia menyoroti pentingnya efektivitas sistem peringatan dini, kesiapan infrastruktur jalur evakuasi, serta koordinasi lintas sektor yang lebih terintegrasi, khususnya di wilayah pesisir Selat Sunda yang memiliki riwayat kerawanan tinggi.
Puan juga menyoroti urgensi komunikasi publik yang cepat dan akurat. Ia berharap data dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), BMKG, serta BNPB dapat tersampaikan kepada masyarakat secara konsisten guna mencegah simpang siur informasi yang berpotensi memicu kepanikan warga di zona terdampak.
Selain sistem peringatan dini, pemetaan kelompok masyarakat rentan menjadi fokus yang tidak kalah penting untuk dioptimalkan. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat proses evakuasi apabila terjadi kondisi darurat, baik bagi warga pesisir maupun para pelaku aktivitas pelayaran yang melintasi jalur Selat Sunda.
Sebagai informasi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) telah menetapkan status Gunung Anak Krakatau ke Level III (Siaga). Data pemantauan mencatat setidaknya telah terjadi 18 kali letusan sejak awal Juli 2026 yang menuntut kewaspadaan ekstra dari seluruh pemangku kepentingan.
