Rangkaian safari politik yang tengah gencar dilakukan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), dinilai berpotensi memberikan sentimen negatif terhadap stabilitas ekonomi nasional. Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, mengungkapkan bahwa manuver politik ini dapat memperkeruh ketidakpastian iklim investasi di tengah fluktuasi nilai tukar rupiah dan pergerakan pasar modal yang dinamis.
Didik menyoroti langkah politik Jokowi yang dimulai dari Lampung dan direncanakan berlanjut ke berbagai daerah lainnya. Menurutnya, aktivitas luar ruang ini menunjukkan realitas politik yang kontradiktif dengan pernyataan Jokowi sebelumnya yang berjanji akan pensiun dan kembali ke Solo sebagai warga biasa. Langkah ini dinilai sebagai sinyal keretakan koalisi dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mulai mengemuka menjelang kontestasi politik 2029.
Di samping itu, intensitas pergerakan politik ini juga diperkuat dengan safari daerah yang dilakukan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Didik menilai bahwa konsentrasi para elite yang terpecah pada dinamika politik praktis berisiko mengabaikan program-program pemulihan ekonomi masyarakat secara umum.
Dari sudut pandang ekonomi politik, friksi atau persaingan antarelite kekuasaan cenderung membawa dampak buruk bagi dunia usaha. Investor dan pelaku pasar diprediksi akan bersikap lebih hati-hati dalam merespons ketidakpastian arah kebijakan dan birokrasi akibat dinamika hubungan antara kekuasaan saat ini dan bayang-bayang pengaruh kepemimpinan sebelumnya.
Padahal, jika merujuk pada indikator fundamental, kondisi perekonomian Indonesia saat ini relatif solid dengan tingkat inflasi yang terkendali, neraca perdagangan yang surplus, serta cadangan devisa yang mencukupi. Namun, tekanan non-ekonomi yang dipicu oleh tensi politik dinilai berisiko menggerogoti stabilitas yang telah terbangun tersebut.
