Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang kini tengah mematangkan rencana kontinjensi sebagai langkah antisipasi terhadap potensi erupsi Gunung Kelud. Melalui kolaborasi lintas sektoral yang melibatkan pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga elemen masyarakat, BPBD berupaya memastikan setiap pihak memahami peran serta fungsi masing-masing saat situasi darurat terjadi.
Rangkaian mitigasi ini diwujudkan melalui simulasi gladi posko di Mako BPBD Kepanjen pada awal Juli, yang akan dilanjutkan dengan gladi lapang di kawasan Selorejo, Kecamatan Ngantang. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang, Purwoto, menegaskan bahwa koordinasi yang presisi merupakan kunci utama keberhasilan penanganan bencana yang tidak mungkin dilakukan secara mandiri.
Program ini mencakup tiga tahapan sistematis, mulai dari penyusunan draf operasional melalui diskusi meja (table top), pengujian alur komunikasi dalam gladi posko, hingga simulasi evakuasi kelompok rentan secara riil di lapangan. Fokus utama evakuasi diarahkan pada ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, serta anak-anak guna meminimalisir risiko jatuhnya korban jiwa.
Langkah preventif ini berkaca pada memori kelam erupsi Gunung Kelud tahun 2014 yang sempat melumpuhkan wilayah Malang Barat, mencakup Kecamatan Pujon, Ngantang, dan Kasembon. Pengalaman tersebut menjadi pemicu bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kesiapan sarana, prasarana, dan logistik agar tidak lagi kewalahan menghadapi situasi serupa di masa depan.
Meski saat ini status Gunung Kelud terpantau landai, Purwoto menekankan pentingnya kewaspadaan tanpa terjebak pada spekulasi. Sesuai dengan regulasi kebencanaan, BPBD diberikan kewenangan penuh sebagai komandan posko untuk memangkas jalur birokrasi dalam kondisi darurat, sehingga mobilisasi personel maupun peralatan pendukung dapat dilakukan dengan cepat dan tangkas.
