Pemerintah Provinsi Phu Tho kini tengah tancap gas dalam mengimplementasikan Keputusan Perdana Menteri No. 16/QD-TTg terkait rencana pelaksanaan Perjanjian Perdagangan Bebas Vietnam-Israel (VIFTA). Langkah ini diambil sebagai upaya strategis untuk membuka gerbang pasar internasional yang lebih luas bagi komoditas unggulan daerah di tengah restrukturisasi ekonomi yang memprioritaskan sektor industri pengolahan dan jasa.
Fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah memberikan pendampingan intensif kepada para pelaku usaha terkait regulasi teknis, aturan asal barang, serta sertifikasi internasional. Hal ini menjadi krusial mengingat pasar Israel dikenal memiliki standar ketat terhadap aspek kualitas, ketelusuran produk, dan keberlanjutan, yang menjadi kunci keberhasilan dalam rantai pasok global.
Berbagai sektor potensial seperti teh, olahan hasil pertanian, produk kayu, tekstil, hingga alas kaki kini didorong untuk naik kelas. Pemerintah provinsi juga berkomitmen memfasilitasi akses teknologi, otomatisasi, serta promosi perdagangan yang lebih substansial melalui pameran internasional dan platform digital untuk mempertemukan produsen lokal dengan mitra dagang di Israel secara langsung.
Respons positif mulai muncul dari kalangan pelaku usaha, termasuk perusahaan teh lokal yang kini mulai mengadopsi standar produksi yang lebih transparan dan aman. Perubahan pola pikir ini dianggap sebagai langkah fundamental agar produk asal Phu Tho tidak hanya mengandalkan volume, tetapi juga mampu memenuhi persyaratan ketat yang ditetapkan oleh negara-negara maju.
Selain dukungan teknis, kolaborasi antara koperasi, petani, dan eksportir akan terus diperkuat untuk memastikan stabilitas pasokan bahan baku yang memenuhi kriteria sertifikasi internasional, termasuk sertifikasi Halal. Dengan sinergi yang tepat antara kebijakan pemerintah dan kesiapan sektor swasta, VIFTA diproyeksikan menjadi katalis utama dalam mendongkrak daya saing ekonomi daerah di kancah global.
