Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua Barat resmi memulai tahap uji coba aplikasi digital bertajuk "Papua Barat Sehat". Langkah ini diambil sebagai upaya strategis pemerintah daerah untuk memastikan seluruh Orang Asli Papua (OAP) mendapatkan akses layanan kesehatan yang sepenuhnya gratis tanpa pungutan biaya tambahan.
Kepala Dinkes Papua Barat, Alwan Rimosan, menjelaskan bahwa aplikasi ini berfungsi sebagai instrumen vital dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program kesehatan bagi masyarakat. Dengan sistem digital ini, setiap data pasien dapat terekam secara waktu nyata (real time), mulai dari proses rawat inap, prosedur rujukan, hingga pemantauan fasilitas kesehatan yang terlibat.
"Pemerintah ingin memastikan tidak ada lagi kendala biaya bagi pasien OAP. Sistem ini memungkinkan gubernur, wakil gubernur, dan tim pengawas dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memantau langsung apakah layanan sudah berjalan sesuai ketentuan atau belum," ujar Alwan di Manokwari.
Lebih lanjut, program ini dirancang untuk melengkapi layanan yang tidak tercover oleh BPJS Kesehatan, mencakup biaya operasi, kebutuhan obat-obatan, penyediaan darah, hingga layanan rehabilitatif dan promotif. Alwan menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk memangkas hambatan birokrasi dan biaya yang selama ini sering membebani masyarakat.
Selain pendataan, pemerintah provinsi juga menginstruksikan agar setiap rumah sakit di wilayah tersebut lebih proaktif dalam memenuhi kebutuhan obat pasien. Pihak rumah sakit diminta untuk tidak lagi membebankan pencarian obat kepada keluarga pasien, melainkan harus menyediakan solusi internal demi kenyamanan masyarakat. Setelah masa uji coba berakhir, kebijakan ini akan diperkuat melalui surat edaran resmi gubernur yang terintegrasi dengan sistem BPJS Kesehatan.
