Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, mengambil langkah strategis dengan melakukan deregulasi besar-besaran di sektor olahraga. Kebijakan ini diambil sebagai respons atas kompleksitas birokrasi yang selama ini dinilai menghambat akselerasi industri serta membatasi ruang gerak para pelaku olahraga nasional.
Dalam keterangan resminya, Erick mengungkapkan bahwa saat ia mulai menjabat, terdapat 191 regulasi yang memuat sekitar 1.500 pasal. Melalui proses penyederhanaan yang intensif, kini regulasi tersebut dipangkas drastis menjadi hanya empat aturan dengan total 600 pasal. Langkah ini selaras dengan mandat pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang lebih ramping, efisien, dan berorientasi pada pelayanan.
Salah satu poin krusial dalam deregulasi ini adalah penghapusan prosedur administratif yang dianggap tidak relevan, seperti kewajiban mengurus perizinan sponsorship langsung ke kementerian. Erick menegaskan bahwa pemerintah harus memposisikan diri sebagai fasilitator yang memudahkan penyelenggara kegiatan, bukan justru menjadi hambatan yang memperlambat dinamika industri.
Pemerintah optimistis bahwa kemudahan perizinan ini akan berdampak positif pada peningkatan investasi di sektor olahraga. Selain itu, percepatan penyelenggaraan berbagai ajang kompetisi diproyeksikan mampu memberikan efek domino bagi perekonomian lokal, mulai dari sektor pariwisata, perhotelan, hingga pemberdayaan pelaku UMKM di berbagai daerah.
Melalui transformasi regulasi ini, diharapkan industri olahraga nasional tidak hanya berfokus pada prestasi atlet, tetapi juga bertransformasi menjadi salah satu lokomotif ekonomi baru yang kompetitif dan berkelanjutan di masa depan.
