Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak pemerintah untuk segera menyinergikan berbagai kebijakan lintas sektor demi mengatasi permasalahan krusial yang menimpa anak-anak di Indonesia. Isu-isu seperti anak putus sekolah, kemiskinan ekstrem, hingga perundungan dinilai masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi sistem perlindungan anak nasional.
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan bahwa penyelesaian masalah ini membutuhkan kolaborasi konkret antara sektor pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Menurutnya, seluruh elemen bangsa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan hak-hak dasar anak terpenuhi secara menyeluruh.
Parlemen juga berkomitmen untuk memperketat fungsi pengawasan terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah ini diambil guna menjamin bahwa setiap rupiah yang dialokasikan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup generasi muda.
Selain persoalan sosial klasik, Cucun juga menyoroti tantangan baru berupa disrupsi teknologi informasi yang berpotensi merusak mentalitas generasi penerus. Untuk menangkal dampak negatif dunia digital, diperlukan pembagian peran yang jelas antara regulasi pemerintah, pengawasan legislatif, serta pendampingan aktif dari keluarga dan satuan pendidikan.
Ke depan, paradigma pembangunan nasional dinilai harus berfokus pada kesejahteraan anak. Pemenuhan gizi yang layak, akses pendidikan berkualitas, serta lingkungan yang aman dari tindak kekerasan menjadi fondasi utama dalam membangun kesejahteraan masyarakat Indonesia yang berkelanjutan.
