Kementerian Haji dan Umrah secara resmi memaparkan laporan evaluasi perdana terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah/2026. Meski prosesi ibadah secara umum diklaim berjalan lancar, pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah catatan krusial yang memerlukan perbaikan sistemik demi meningkatkan kualitas pelayanan jemaah di masa mendatang.
Dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa (7/7/2026), Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan komitmen lembaganya untuk melakukan langkah tindak lanjut. Fokus utama diarahkan pada penguatan tata kelola serta penyempurnaan manajemen operasional haji guna meminimalisir kendala yang terjadi di lapangan.
Hasil evaluasi tersebut mengungkap sejumlah masalah teknis, terutama pada sektor akomodasi. Irfan menyoroti ketidaksesuaian kapasitas kamar hotel dengan jumlah jemaah, serta adanya laporan mengenai kerusakan fasilitas vital seperti lift dan gangguan utilitas. Selain itu, masalah penempatan jemaah yang terpisah dari keluarga atau pendamping menjadi perhatian khusus yang akan segera dibenahi.
Catatan serius juga ditujukan pada kondisi di kawasan Mina selama puncak ibadah haji. Tingginya kepadatan di area tenda menyebabkan keterbatasan ruang istirahat bagi jemaah, sehingga banyak di antaranya tidak mendapatkan kenyamanan yang layak. Evaluasi ini menjadi landasan pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih solutif sebelum memasuki musim haji tahun depan.
