Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menempuh langkah-langkah korektif yang signifikan guna memperbaiki tata kelola keuangan negara dan daerah. Kebijakan ini diambil sebagai respons atas rendahnya efektivitas pengelolaan anggaran yang selama ini ditandai dengan maraknya praktik korupsi serta fenomena mengendapnya dana pemerintah daerah (Pemda) di perbankan dalam jumlah fantastis.
Hingga Agustus 2025, tercatat dana Pemda yang mengendap di bank mencapai Rp233,11 triliun. Angka ini dinilai tidak produktif, apalagi di saat pemerintah pusat menargetkan efisiensi anggaran sebesar Rp306,9 triliun untuk tahun yang sama. Langkah pemerintah dalam melakukan koreksi terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) serta pengawasan ketat pada anggaran program strategis, seperti Makan Bergizi Gratis, dipandang sebagai upaya rasional untuk memaksimalkan potensi fiskal nasional.
Selain masalah administratif, pemerintah juga menyoroti tantangan nyata di sektor riil, yakni meningkatnya jumlah pengangguran di kalangan anak muda dan ancaman kebangkrutan yang menghantui sektor manufaktur serta UMKM. Penutupan sejumlah perusahaan besar hingga merosotnya kredit perbankan bagi pelaku usaha kecil menjadi sinyal kuat bahwa perekonomian nasional memerlukan terapi kejut (shock therapy) agar kembali kompetitif.
Dalam rangkaian koreksinya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kejujuran dalam memetakan masalah serta kesiapan untuk bersikap realistis terhadap kondisi fiskal saat ini. Pemerintah memutuskan untuk tidak membebankan utang proyek infrastruktur skala besar ke dalam APBN serta memprioritaskan pemulihan produktivitas dunia usaha melalui kebijakan penghapusan utang bagi pelaku UMKM yang terdampak pandemi.
Meski kebijakan ini memicu diskusi publik dan dirasakan cukup mengganggu bagi sebagian pihak, konsistensi dalam penegakan efisiensi ini diharapkan mampu memberikan ruang fiskal yang lebih luas. Dengan mengedepankan skala prioritas yang berfokus pada kesejahteraan rakyat, langkah korektif ini diharapkan mampu menekan angka pengangguran sekaligus membangkitkan kembali produktivitas ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.
