Pemerintah Indonesia kini tengah tancap gas dalam mengembangkan ekosistem ekonomi haji dan umrah yang terintegrasi. Langkah strategis ini diambil guna mengubah pola penyelenggaraan ibadah yang selama ini hanya fokus pada aspek pelayanan, menjadi penggerak ekonomi nasional dengan estimasi perputaran uang mencapai Rp80 triliun per tahun.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, Jaenal Effendi, menegaskan bahwa potensi besar dari mobilitas jemaah harus mampu menyerap produk, jasa, dan keterlibatan pelaku usaha dalam negeri. Sejauh ini, penetrasi produk Indonesia terus diperkuat, di antaranya melalui ekspor bumbu Nusantara sebanyak lebih dari 300 ton dan jutaan paket makanan saji bagi jemaah di Tanah Suci.
Senada dengan pemerintah, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) menyoroti perlunya visi Indonesia sebagai pusat ekosistem ekonomi haji dunia. Sekretaris Jenderal Amphuri, Ahmad Zaky Zakariya Anshary, menyebutkan bahwa melalui delapan pilar utama—termasuk pengembangan marketplace digital dan pusat inovasi—Indonesia dapat memaksimalkan rantai nilai ekonomi, mulai dari sektor logistik hingga produk fesyen dan farmasi halal.
Di balik optimisme tersebut, tantangan besar masih membayangi. Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, memberikan catatan kritis terkait potensi kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada 2027. Faktor pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing serta potensi penyesuaian pajak di Arab Saudi menjadi variabel utama yang memicu kekhawatiran kenaikan harga.
Meski terdapat tekanan biaya yang signifikan, pemerintah terus berupaya mencari celah efisiensi, salah satunya melalui optimalisasi sektor transportasi dan pariwisata. Pemanfaatan penerbangan kosong (empty flight) untuk menarik wisatawan dari Timur Tengah ke Indonesia diharapkan menjadi salah satu solusi inovatif agar manfaat ekonomi dari sektor ini tetap berkelanjutan bagi masyarakat luas.
