Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menegaskan bahwa penyelesaian konflik berkepanjangan di Papua tidak dapat lagi dilakukan melalui pendekatan parsial. Menurutnya, dibutuhkan keberanian mengambil keputusan politik tingkat nasional yang melibatkan seluruh elemen bangsa untuk menyentuh akar permasalahan yang sesungguhnya.
Pernyataan ini mencuat sebagai respons atas data Komnas HAM yang mencatat lonjakan angka kekerasan di Papua. Sepanjang tahun 2025 tercatat 97 peristiwa konflik bersenjata, dengan tambahan 26 kasus baru hingga April 2026. Pigai menyoroti bahwa intensitas kekerasan yang memakan korban jiwa di berbagai wilayah seperti Dogiyai, Yahukimo, hingga Tembagapura telah memicu perhatian dunia internasional.
Pigai mengkritisi pola penanganan yang selama ini dilakukan pemerintah maupun lembaga terkait yang cenderung hanya fokus pada penyelesaian kasus per kasus secara individual. Ia menilai metode tersebut belum efektif meredam eskalasi konflik yang dampaknya kini semakin cepat meluas akibat keterbukaan akses informasi dan teknologi.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi antara cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, serta partisipasi aktif dari partai politik dan tokoh-tokoh nasional. Baginya, langkah kolektif ini menjadi krusial guna mencegah persepsi negatif global terhadap komitmen HAM Indonesia, sekaligus memberikan solusi permanen bagi stabilitas di Tanah Papua.
