Dunia kini tengah bersiap menyambut kehadiran teknologi telekomunikasi generasi keenam atau 6G. Di tengah pergerakan global yang masif, tantangan besar membayangi Indonesia terkait kesiapan infrastruktur serta kebijakan spektrum frekuensi agar tidak lagi mengalami keterlambatan adopsi seperti pada era 5G.
Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Sarwoto Atmosutarno, menegaskan pentingnya perencanaan matang sejak dini. Ia menyoroti pengalaman kurang optimal pada implementasi 5G, di mana Indonesia tercatat jauh tertinggal dibandingkan banyak negara lain yang penetrasinya telah menembus angka 70 persen, sementara penetrasi di Tanah Air masih di bawah 10 persen. Menurutnya, kegagalan dalam merencanakan masa depan akan membuat Indonesia kembali menjadi pengikut alih-alih pemimpin pasar.
Meski demikian, Sarwoto berpendapat bahwa lompatan langsung menuju 6G bukanlah hal yang mustahil. Kunci utamanya terletak pada pemetaan kebutuhan pasar, baik dari sektor ekonomi maupun non-ekonomi, yang akan menjadi pendorong utama keberhasilan implementasi jaringan tersebut di masa depan.
Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengakui bahwa kapasitas spektrum saat ini belum mencukupi untuk mendukung beban kerja teknologi 6G. Direktur Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital Komdigi, Adis Alifiawan, menjelaskan bahwa setiap operator setidaknya membutuhkan sekitar 200 MHz untuk beroperasi optimal, sementara kapasitas lelang saat ini masih terbatas.
Hingga saat ini, pemerintah tengah melakukan kajian mendalam terkait ketersediaan spektrum baru, termasuk potensi pemanfaatan pita frekuensi kategori mid-band hingga upper 6 GHz. Langkah ini merupakan bagian dari persiapan nasional dalam menyongsong konferensi radio internasional (WRC) pada tahun 2027 mendatang, demi memastikan Indonesia memiliki ruang frekuensi yang memadai bagi ekosistem digital masa depan.
