Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, melontarkan kritik tajam terhadap manuver politik sejumlah elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ia menyoroti sikap partai berlambang banteng tersebut yang dinilai tidak konsisten atau bermain 'dua kaki' dalam menyikapi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Misbakhun menyatakan bahwa meskipun kritik adalah elemen fundamental dalam demokrasi, penyampaiannya harus dibarengi dengan tanggung jawab moral. Menurutnya, di tengah tantangan geopolitik global saat ini, partai politik semestinya mampu memberikan kontribusi yang menyejukkan suasana, bukan justru menciptakan ketegangan yang tidak perlu di ruang publik.
Lebih lanjut, politikus Partai Golkar ini menegaskan bahwa pemerintah saat ini sangat terbuka terhadap kritik yang membangun. Ia merujuk pada penegakan hukum dalam kasus dugaan penyelewengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bukti konkret bahwa masukan masyarakat tetap menjadi perhatian serius pemerintah.
Menyinggung pengalaman panjang PDIP sebagai partai yang pernah menjadi nahkoda pemerintahan, Misbakhun berharap agar kritik yang dilontarkan lebih bersifat solutif dan matang. Ia menekankan bahwa posisi politik yang ambigu—mengambil jarak saat kebijakan tidak populer namun ikut mengeklaim keberhasilan program pemerintah—adalah langkah yang tidak elok dalam etika berpolitik.
"Jangan memosisikan diri sebagai penyeimbang, tetapi ketika program pemerintah diapresiasi publik, pihak tersebut juga ingin mengambil poinnya. Mengambil posisi politik dua kaki seperti itu sangat tidak elegan," tegas Misbakhun.
