Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini mengambil langkah strategis dalam mengakselerasi ekosistem Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD). Langkah ini diambil seiring dengan tren digitalisasi layanan keuangan yang kian masif di tanah air, menuntut kesiapan regulasi yang lebih visioner.
Hingga saat ini, data OJK menunjukkan perkembangan industri yang signifikan. Tercatat delapan Penyelenggara Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) telah beroperasi dengan total hit konsumen mencapai 130,78 juta. Di samping itu, sebanyak 17 Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK) telah melayani lebih dari 18,29 juta pengguna aktif.
Sektor aset keuangan digital dan kripto pun tidak kalah progresif. OJK telah memberikan izin operasional kepada 26 pedagang, dua bursa, serta dua lembaga kliring dan tempat penyimpanan aset kripto. Hingga kini, populasi investor di sektor ini telah menyentuh angka 22,4 juta individu, mencerminkan besarnya antusiasme masyarakat.
Kepala Eksekutif Pengawas IAKD OJK, Adi Budiarso, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang merumuskan Roadmap IAKD 2026–2031. Peta jalan ini dipersiapkan sebagai kompas bagi pengembangan industri agar tetap adaptif terhadap pesatnya inovasi teknologi serta kebutuhan riil perekonomian nasional.
Dalam keterangan resminya, Adi menegaskan bahwa pengembangan ekosistem ini berpijak pada empat prinsip utama: kedaulatan, integritas, adaptibilitas, dan keterjangkauan. Kerangka kerja ini diharapkan mampu memperkuat daya saing bangsa sekaligus memperdalam pasar keuangan yang aman bagi masyarakat.
Ke depannya, OJK berkomitmen untuk terus menyempurnakan kerangka regulasi, memperkuat tata kelola perusahaan, serta meningkatkan pelindungan konsumen. Kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam memastikan industri keuangan digital Indonesia tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi ekonomi domestik.
