Pemerintah Kabupaten Sukabumi menggelar koordinasi intensif bersama Tim Percepatan Universal Health Coverage (UHC) Provinsi Jawa Barat di Pendopo Kabupaten Sukabumi, Selasa (7/7/2026). Pertemuan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, ini difokuskan pada pemetaan langkah strategis guna memastikan seluruh warga mendapatkan akses layanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.
Dalam arahannya, Ade Suryaman mengakui bahwa pemerintah daerah menghadapi tantangan fiskal yang cukup berat setelah serangkaian bencana alam selama periode 2024 dan 2025. Kerusakan ribuan rumah di 36 kecamatan telah membebani anggaran daerah, sehingga mempengaruhi alokasi pembiayaan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Kendati demikian, komitmen pemerintah daerah tetap teguh untuk mencari solusi alternatif. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci, di mana Pemkab Sukabumi akan melibatkan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk menambal celah pembiayaan jaminan kesehatan.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, Berli Hamdani Gelung Sakti, menyoroti aspek vital pendataan penduduk. Ia menekankan bahwa keakuratan data kependudukan merupakan fondasi utama agar penyaluran bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tepat sasaran dan tidak terdistorsi.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Sukabumi, Nora D. Manurung, menginstruksikan perlunya validasi data peserta secara berkala. Sebagai langkah konkret, tim teknis gabungan dari berbagai perangkat daerah akan segera menyusun regulasi pendukung, penyesuaian anggaran melalui addendum, serta memfinalisasi skema pelibatan sektor swasta demi mencapai target UHC yang dicanangkan pemerintah pusat.
