Sepanjang enam bulan pertama tahun 2026, upaya penegakan hukum terhadap penyelundupan, penipuan perdagangan, dan peredaran barang palsu di Hanoi menunjukkan hasil yang signifikan. Berdasarkan data dari Komite Pengarah Kota 389, aparat berwenang berhasil memproses 9.922 kasus pelanggaran, angka yang mencatat kenaikan sebesar 16,16% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Wakil Direktur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Hanoi, Nguyen Kieu Oanh, mengungkapkan bahwa modus operandi para pelaku kini semakin canggih. Selain melalui jalur konvensional, praktik ilegal kini merambah secara masif ke platform e-commerce dan media sosial. Para pelaku memanfaatkan fitur siaran langsung (live streaming) serta akun anonim untuk memasarkan barang palsu atau produk tanpa asal-usul yang jelas, yang menyulitkan proses verifikasi lapangan oleh pihak berwenang.
Hasil penindakan tersebut mencakup penanganan 1.611 kasus penyelundupan, 1.610 kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual (HAKI), serta 6.701 kasus penipuan komersial. Selain memberikan efek jera, operasi ini berhasil menyumbangkan pendapatan negara lebih dari 1,6 triliun VND dan membawa 147 kasus ke ranah hukum dengan total 201 tersangka yang diproses.
Menghadapi tantangan tersebut, Komite Pengarah 389 Hanoi berkomitmen untuk mengintegrasikan teknologi informasi sebagai instrumen utama dalam pengawasan. Strategi ini mencakup digitalisasi pelacakan rantai pasok dan kolaborasi antar-lembaga untuk deteksi dini barang-barang terlarang, terutama pada sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan pokok dan kesehatan masyarakat.
Ke depannya, Pemerintah Kota Hanoi akan memperketat pengawasan di titik-titik krusial seperti gudang logistik, pasar grosir, dan pusat distribusi e-commerce. Langkah ini diimbangi dengan kebijakan transparansi tanggung jawab bagi para pemimpin unit operasional, guna mencegah keterlibatan oknum dalam praktik pelanggaran perdagangan yang merugikan konsumen serta ekosistem bisnis yang sah.
