Dinas Pajak Kota Can Tho kini tengah menjalankan inisiatif strategis untuk meninjau, mengklasifikasi, dan menstandarisasi data nomor identifikasi pajak (NIP). Langkah ini diambil sebagai upaya menertibkan administrasi dari ribuan entitas bisnis yang telah berhenti beroperasi atau berpindah domisili tanpa melakukan prosedur penutupan resmi.
Permasalahan tumpukan data ini bukan sekadar masalah administratif belaka. Pihak berwenang menyoroti potensi risiko serius, seperti pemanfaatan celah hukum untuk tindak pidana faktur elektronik ilegal, hingga pencurian identitas di mana data pribadi warga digunakan untuk mendaftarkan badan usaha tanpa sepengetahuan pemiliknya. Penertiban ini diharapkan mampu menutup ruang gerak praktik curang tersebut sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi para wajib pajak.
Hingga akhir Maret 2026, tercatat sebanyak 27.435 berkas di Can Tho memerlukan pembersihan data. Angka tersebut terdiri dari 14.589 bisnis yang telah bubar dan 12.846 entitas yang sudah tidak aktif di lokasi terdaftar. Hingga saat ini, otoritas pajak setempat telah berhasil melakukan klasifikasi dan verifikasi terhadap 8.322 wajib pajak sebagai bagian dari target kampanye yang berlangsung hingga Desember 2026.
Ibu Nguyen Ngoc Nhu Thuy, Kepala Departemen Manajemen dan Dukungan Bisnis No. 3, mengakui bahwa proses ini memang menantang karena kompleksitas verifikasi dan kebutuhan koordinasi lintas instansi. Meski demikian, pihak pajak berkomitmen mempercepat transformasi digital untuk memastikan integritas data wajib pajak tetap terjaga.
Otoritas pajak mengimbau seluruh pelaku usaha dan pemilik bisnis rumahan untuk segera melakukan pengecekan mandiri terkait status hukum usaha mereka. Wajib pajak yang proaktif dalam memperbaiki data akan diberikan pendampingan penuh oleh petugas pajak guna memastikan hak-hak mereka tetap terlindungi di masa mendatang.
