Safari politik yang kini dijalankan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memicu kekhawatiran di kalangan pengamat terkait dampaknya terhadap stabilitas ekonomi nasional. Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menyoroti bahwa intensitas gerakan politik tersebut berlangsung di saat ekonomi Indonesia tengah menghadapi tekanan eksternal, seperti fluktuasi nilai tukar rupiah dan tantangan di pasar modal.
Menurut Prof. Didik, langkah politik tersebut tidak lagi sejalan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya yang berencana kembali ke Solo dan menjadi warga negara biasa setelah purna tugas. Ia menilai manuver tersebut sebagai gerakan politik vulgar yang dapat menciptakan persepsi negatif bagi para pelaku pasar dan investor. Ketidakpastian politik akibat rivalitas elite ini dikhawatirkan akan mengganggu konsentrasi pemerintahan dalam mengeksekusi program-program ekonomi yang krusial.
Dalam perspektif ekonomi politik, pengaruh kuat dari mantan presiden yang masih memiliki jejaring politik luas dipandang sebagai faktor risiko bagi dunia usaha. "Dinamika ini menjadi faktor ketidakpastian yang buruk bagi investasi. Para pengusaha dan pemilik modal cenderung melihat pergeseran ini sebagai persaingan elite, yang berpotensi menghambat pengambilan kebijakan dan efektivitas birokrasi," jelasnya.
Meskipun indikator makroekonomi seperti inflasi dan neraca perdagangan saat ini masih menunjukkan tren yang relatif stabil, Prof. Didik menekankan bahwa faktor non-ekonomi menjadi ancaman nyata. Ia berpendapat bahwa energi pemerintahan berisiko tersedot pada kepentingan politik jangka pendek, alih-alih berfokus pada kesejahteraan masyarakat luas.
Ia juga menambahkan bahwa keterlibatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam kunjungan ke berbagai daerah turut menambah intensitas perhatian elite politik. Fenomena ini dinilai memperkuat kesan adanya persaingan pengaruh yang tidak sehat, yang pada akhirnya dapat membebani kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
