Aktivitas politik luar kota yang dilakukan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menuai sorotan tajam dari kalangan akademisi. Rektor Universitas Paramadina, Profesor Didik J. Rachbini, Ph.D., menilai bahwa rangkaian safari politik mantan kepala negara tersebut berpotensi memicu ketidakstabilan baru yang berdampak negatif pada perekonomian nasional.
Kegiatan safari politik yang dimulai dari Provinsi Lampung dan direncanakan berlanjut ke berbagai wilayah Indonesia ini berlangsung di tengah fluktuasi nilai tukar rupiah dan pasar saham. Menurut Didik, manuver politik ini memicu kekhawatiran karena kekuatan pengaruh Jokowi yang dinilai masih cukup dominan di lingkaran pemerintahan saat ini.
Pengamat ekonomi-politik ini juga menyoroti inkonsistensi sikap Jokowi. Sebelum lengser, Jokowi sempat menyatakan keinginannya untuk kembali menetap di Solo sebagai warga biasa. Namun, realitas di lapangan menunjukkan pergerakan politik aktif yang oleh sebagian kalangan ditafsirkan sebagai persiapan koalisi jangka panjang menjelang Pemilu 2029.
Selain safari Jokowi, intensitas kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke berbagai daerah juga dinilai memperkuat aroma kontestasi politik yang terlalu dini. Didik mengkhawatirkan konsentrasi jajaran menteri dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto akan terpecah, sehingga mengabaikan program-program strategis ekonomi demi mengamankan posisi politik masing-masing kelompok.
Dari perspektif ekonomi politik, ketegangan tersembunyi antara gerbong Jokowi dan pemerintahan Prabowo diprediksi meningkatkan risiko ketidakpastian bagi pelaku usaha serta investor. Hal ini dikhawatirkan dapat memengaruhi tata kelola birokrasi, konsistensi kebijakan, dan minat investasi asing ke Indonesia.
Kendati indikator makroekonomi domestik seperti laju inflasi, neraca perdagangan, dan cadangan devisa saat ini masih menunjukkan kinerja positif, faktor eksternal non-ekonomi berupa suhu politik yang memanas dinilai tetap menjadi ancaman nyata yang dapat memperlambat pemulihan ekonomi nasional.
