Program pendataan ekonomi terbesar yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS), Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), kini tengah berlangsung di seluruh pelosok Indonesia sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Meski menjadi agenda krusial untuk memetakan struktur ekonomi terkini, program ini masih dihadapkan pada tantangan persepsi masyarakat serta kekhawatiran terkait keamanan data.
Di berbagai daerah, petugas lapangan sering menghadapi hambatan karena keengganan warga untuk memberikan informasi. Hal ini dipicu oleh maraknya hoaks di media sosial mengenai keberadaan petugas sensus gadungan. Menanggapi fenomena tersebut, BPS menegaskan bahwa petugas resmi selalu mengenakan seragam rapi, dilengkapi rompi, membawa surat tugas, serta tanda pengenal yang memiliki QR Code untuk diverifikasi.
Sensus kali ini memiliki urgensi khusus, mengingat Indonesia mengalami perubahan pola ekonomi yang masif dalam satu dekade terakhir. SE2026 menjadi sensus pertama yang secara mendalam memotret sektor ekonomi gig, ekonomi digital, hingga pelaku industri kreatif yang tidak memiliki kantor fisik. Data yang terkumpul akan menjadi basis bukti (evidence-based policy) bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang relevan dengan kondisi lapangan saat ini.
Pakar ekonomi menilai bahwa partisipasi masyarakat dalam memberikan jawaban jujur adalah bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional. Data yang akurat akan meminimalisir kebijakan yang bersifat asumtif, sekaligus membantu para pelaku UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih terukur. Jika data yang disajikan tidak valid, hal itu ibarat "mematikan lampu" yang dapat menyesatkan arah kebijakan ekonomi nasional di masa depan.
Guna menjamin akurasi data, BPS mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mengklasifikasikan kegiatan usaha sesuai kode KBLI. Setiap anomali dalam data yang masuk akan diverifikasi ulang untuk memastikan konsistensi dan kebenaran informasi. Dengan dukungan penuh dari masyarakat dan pelaku usaha, hasil sensus ini diharapkan mampu menjadi kompas yang akurat bagi pemerintah dan investor dalam menggerakkan roda perekonomian nasional ke depan.
