Komite Tetap Majelis Nasional Vietnam kini tengah mengkaji rancangan peraturan terbaru terkait prosedur pengadilan dalam menetapkan rehabilitasi wajib bagi pecandu narkoba yang berusia antara 12 hingga 18 tahun. Langkah ini merupakan revisi signifikan terhadap regulasi sebelumnya, dengan melakukan perubahan pada 44 dari 48 pasal yang ada untuk merespons tantangan penanganan kasus narkoba di kalangan remaja.
Salah satu poin krusial dalam rancangan ini adalah efisiensi waktu pemrosesan. Pengadilan kini dituntut bekerja lebih cepat, dengan batas waktu pengambilan keputusan yang dipangkas dari 15 hari menjadi 10 hari kerja. Untuk kasus dengan tingkat kompleksitas tinggi, durasi penanganan juga dipersingkat dari 30 hari menjadi maksimal 20 hari.
Selain percepatan administratif, pemerintah Vietnam mulai mengadopsi sistem elektronik dalam pertukaran berkas dan data antar instansi. Ketua Majelis Nasional, Tran Thanh Man, menekankan pentingnya sinergi antara kepolisian, otoritas kesehatan, dan lembaga terkait untuk meminimalisir fragmentasi data yang selama ini menjadi kendala birokrasi. Keamanan data dalam sistem elektronik ini menjadi prioritas utama untuk menjamin privasi individu.
Di samping aspek hukum, pemerintah juga mendorong diversifikasi metode pemulihan. Fokus utama tidak lagi hanya pada penempatan di fasilitas rehabilitasi terpusat, melainkan pada reintegrasi sosial. Penerapan teknologi pemantauan pasca-rehabilitasi menjadi sorotan untuk melacak perkembangan mantan pecandu saat berpindah antar wilayah, guna memastikan keberhasilan pemulihan mereka di masyarakat.
Dengan berlakunya Undang-Undang Pencegahan dan Pengendalian Narkoba tahun 2025 sejak 1 Juli lalu, regulasi ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi penguatan peran rehabilitasi berbasis rumah dan komunitas, mengingat kapasitas fasilitas rehabilitasi negara yang saat ini masih terbatas.
