Eskalasi konflik bersenjata antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran yang kini memasuki hari keempat mulai memicu kekhawatiran global. Dampak dari ketegangan geopolitik di Timur Tengah ini tidak hanya membayangi keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah konflik, melainkan juga mulai mengancam stabilitas ekonomi dan politik di dalam negeri. Para analis memprediksi krisis ini berpotensi berlangsung lama dan menuntut respons cepat dari pemerintah.
Sejumlah WNI yang bermukim di kawasan Teluk, seperti Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi, melaporkan situasi keamanan yang semakin ketat. Status siaga tiga yang diterapkan di UEA memicu kekhawatiran akan keselamatan warga akibat penutupan bandara dan gangguan penerbangan. Sementara itu, di Riyadh, ledakan akibat serangan pesawat nirawak di dekat Kedutaan Besar AS sempat mengejutkan warga setempat. Kementerian Luar Negeri RI terus mengimbau WNI di wilayah terdampak untuk meningkatkan kewaspadaan dan segera melakukan lapor diri melalui portal resmi Peduli WNI.
Di dalam negeri, kecemasan terhadap dampak ekonomi mulai dirasakan oleh masyarakat kelas menengah. Menjelang momen Ramadan dan Lebaran, beberapa warga mengaku mulai memangkas anggaran belanja nonprimer dan mengalihkan portofolio investasi mereka ke aset aman seperti emas. Kebijakan ini diambil guna mengantisipasi potensi lonjakan harga kebutuhan pokok serta penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang mulai merangkak naik akibat terganggunya jalur logistik Selat Hormuz.
Untuk mengamankan pasokan energi nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyiapkan skema diversifikasi impor minyak mentah dan LPG. Pemerintah mulai mengalihkan sumber impor dari Timur Tengah ke negara-negara alternatif, termasuk Amerika Serikat dan kawasan Asia Tenggara. Meski stok BBM dan LPG nasional saat ini diklaim aman untuk 23 hari ke depan, keterbatasan kapasitas penyimpanan domestik tetap menjadi tantangan krusial yang harus segera diatasi.
Lonjakan harga minyak mentah dunia yang berpotensi menembus angka 100 dolar AS per barel diproyeksikan akan memberikan tekanan berat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Dengan asumsi makro minyak mentah Indonesia (ICP) yang dipatok sebesar 70 dolar AS per barel, pemerintah dihadapkan pada pilihan dilematis antara membengkaknya subsidi energi atau menaikkan harga BBM bersubsidi. Beberapa ekonom menyarankan pemerintah untuk mengevaluasi program strategis dengan anggaran besar, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), guna menjaga ruang fiskal tetap aman.
Dari aspek politik dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan strategis bersama tokoh nasional seperti Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono. Langkah ini dinilai oleh sejumlah analis sebagai bentuk konsolidasi politik untuk memitigasi dampak guncangan global agar tidak berubah menjadi instabilitas politik domestik. Penyelarasan kebijakan luar negeri yang tegas serta pengelolaan daya beli masyarakat menjadi kunci utama bagi Indonesia dalam menghadapi badai geopolitik kali ini.
