Sektor swasta diproyeksikan menjadi motor utama dalam mencapai target ambisius pertumbuhan ekonomi Vietnam sebesar lebih dari 10 persen per tahun untuk periode 2026-2030. Namun, para pakar dan pelaku industri menegaskan bahwa target tersebut sulit terealisasi tanpa penyederhanaan regulasi yang substansial di lapangan.
Dr. Nguyen Si Dung, mantan Wakil Kepala Kantor Majelis Nasional, menyoroti efektivitas reformasi yang telah berjalan. Menurutnya, meskipun jumlah sektor usaha bersyarat telah dikurangi secara signifikan—dari 227 menjadi 142 sektor—dunia usaha masih bergulat dengan 'kekosongan hukum' akibat keterlambatan regulasi turunan serta inkonsistensi penafsiran oleh otoritas lokal.
Kritik serupa datang dari asosiasi industri. Perwakilan VASEP mengibaratkan reformasi saat ini hanya menyentuh lapisan luar, sementara beban fundamental seperti biaya logistik yang melonjak akibat konflik global dan kerumitan inspeksi khusus masih membebani eksportir secara signifikan. Sementara itu, di sektor properti, kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan implementasi teknis di tingkat daerah masih menjadi penghambat utama bagi pengembang.
Menanggapi hal tersebut, Phan Duc Hieu dari Komite Ekonomi dan Keuangan Majelis Nasional menyatakan perlunya pergeseran paradigma. Regulasi hukum ke depan diharapkan tidak sekadar berfokus pada manajemen ketat, tetapi lebih bersifat konstruktif dan memfasilitasi pengembangan bisnis. Pemerintah berkomitmen melakukan pengawasan lebih substantif guna memastikan setiap aturan baru benar-benar mampu memangkas waktu dan biaya operasional pelaku usaha.
