Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umrah berkomitmen melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraan ibadah haji. Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 H/2026 M, Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menekankan dua poin krusial yang akan menjadi prioritas utama ke depan, yakni penguatan sektor kesehatan dan optimalisasi pelayanan di Mina.
Meski penyelenggaraan haji tahun ini dianggap telah menunjukkan progres positif dengan penurunan angka mortalitas jemaah sebesar 25 persen, pemerintah merasa pencapaian tersebut belum cukup. Irfan menegaskan bahwa penguatan istithaah atau kemampuan kesehatan jemaah harus diperketat agar risiko yang tidak diinginkan dapat ditekan lebih jauh pada musim haji mendatang.
Selain aspek kesehatan, permasalahan klasik terkait kenyamanan di Mina menjadi sorotan utama dalam Rakernas tersebut. Menteri Irfan menuntut jajarannya untuk melakukan perbaikan fundamental guna memastikan keselamatan dan kenyamanan jemaah selama berada di wilayah tersebut. Menurutnya, segala upaya perbaikan yang berdampak pada kesejahteraan jemaah harus menjadi prioritas absolut pemerintah.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Irfan juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari jajaran Kementerian Haji dan Umrah, petugas PPIH, hingga aparat TNI dan Polri. Ia berharap sinergi lintas instansi ini terus terjaga untuk mewujudkan layanan haji yang lebih profesional dan humanis bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Sebagai bagian dari agenda penguatan internal, rangkaian Rakernas ini juga diikuti dengan kegiatan retret yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memperkuat soliditas serta kesiapan fisik dan mental seluruh staf Kementerian dalam menghadapi tantangan penyelenggaraan ibadah haji yang kian kompleks.
