Komisi V DPR RI melayangkan kritik tajam terkait penerapan sistem transaksi tol nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) yang masih menggunakan teknologi asal Hungaria. Dalam rapat kerja bersama Kementerian Pekerjaan Umum di Senayan, Jakarta, Rabu (9/7/2026), Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyoroti efisiensi biaya teknologi tersebut yang dianggap membebani Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
Lasarus menekankan bahwa pemerintah seharusnya tidak memaksakan penggunaan teknologi yang dinilai tidak memberikan keuntungan ekonomi bagi operator jalan tol. Merujuk pada laporan Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI), ia menyebutkan bahwa terdapat opsi teknologi lain yang lebih terjangkau namun tetap kompetitif dibandingkan sistem yang saat ini diusung oleh PT Roatex Indonesia Toll System (RITS).
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Ni Komang Rasminiati menjelaskan bahwa Perjanjian Kerja Sama (PKS) proyek ini telah berjalan sejak Maret 2021. Saat ini, pemerintah tengah melakukan persiapan uji coba komprehensif atas rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memverifikasi kesiapan teknis sistem tersebut di ekosistem jalan tol nasional.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo secara terbuka mengakui bahwa teknologi MLFF yang dikembangkan sejauh ini belum mencapai kesempurnaan. Meski dirancang untuk memangkas waktu transaksi secara signifikan, kendala teknis di lapangan masih menjadi tantangan utama yang menghambat implementasi penuh sistem tersebut di Indonesia.
