Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan dukungan penuh bagi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melakukan penyelidikan independen terkait insiden kekerasan terhadap warga sipil di Papua. Langkah ini diambil pemerintah guna memastikan akuntabilitas dalam menyikapi konflik bersenjata yang kian memanas.
Yusril menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menutup mata terhadap jatuhnya korban jiwa dari kalangan masyarakat umum, termasuk peristiwa tragis tewasnya seorang ibu hamil akibat baku tembak. Menurutnya, investigasi harus berjalan secara objektif guna menentukan apakah proyektil berasal dari kelompok bersenjata atau aparat keamanan. Selain investigasi internal oleh TNI dan Polri, hasil rekomendasi dari Komnas HAM nantinya akan menjadi bahan evaluasi pemerintah.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, mendesak semua pihak yang bertikai untuk segera melakukan gencatan senjata. Anis menekankan bahwa warga sipil merupakan pihak paling rentan dalam setiap eskalasi konflik. Ia menyoroti pentingnya penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan sebagai upaya pemulihan hak-hak korban serta keluarga yang terdampak.
Eskalasi konflik di Papua mencuat pasca penembakan pilot pesawat perintis PT AMA asal Amerika Serikat di Yahukimo, serta insiden kontak tembak di Intan Jaya yang menyebabkan seorang ibu hamil dan bayinya meninggal dunia. Hingga saat ini, pihak keamanan terus melakukan operasi khusus untuk menstabilkan situasi di wilayah terdampak guna mencegah jatuhnya korban lebih lanjut.
