Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Kesehatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, menguak persoalan lambatnya realisasi anggaran di sektor kesehatan dasar. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, mengkritik keras serapan anggaran Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas yang saat ini baru menyentuh angka 38,7 persen. Menurutnya, lambatnya penyerapan ini berpotensi besar menghambat program transformasi layanan kesehatan nasional yang sedang gencar dicanangkan pemerintah.

Netty menegaskan bahwa pencapaian administratif seperti opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak boleh sekadar menjadi pajangan prestasi. Baginya, indikator keberhasilan yang sesungguhnya adalah bagaimana program-program kesehatan tersebut dapat terlaksana secara optimal dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas, terutama dalam aspek promotif dan preventif.

Sebagai garda terdepan kesehatan masyarakat, sektor kesehatan primer meliputi optimalisasi Puskesmas, Posyandu, edukasi kesehatan, imunisasi, serta pencegahan penyakit sejak dini. Netty menekankan bahwa rendahnya realisasi anggaran pada sektor ini harus segera dievaluasi karena berpotensi menurunkan derajat kesehatan masyarakat akibat lambatnya penanganan preventif sebelum warga membutuhkan tindakan kuratif di rumah sakit.

Legislator PKS ini juga memaparkan temuan lapangan mengenai beratnya beban kerja yang dihadapi kader Posyandu dan PKK di daerah setelah adanya kewajiban memenuhi enam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Beban ini dinilai tidak sebanding dengan dukungan operasional yang mereka terima. Di sisi lain, pelayanan di Puskesmas juga dinilai kurang efektif karena petugas medis masih disibukkan oleh urusan administratif yang menyita waktu.

Selain masalah internal, Netty juga menyoroti minimnya penyerapan dana dari pinjaman luar negeri serta rendahnya pengajuan klaim daerah untuk program-program prioritas seperti skrining TBC, skrining HPV DNA, dan skrining hipotiroid kongenital. Ia mendesak Kementerian Kesehatan untuk mempermudah mekanisme klaim dan meningkatkan sosialisasi agar target penting, seperti eliminasi TBC pada tahun 2030, dapat tercapai tepat waktu.