Presiden Prabowo Subianto kembali mengintensifkan komunikasi dengan para tokoh senior bangsa di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Kali ini, mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, hadir untuk melakukan diskusi strategis di tengah dinamika ekonomi nasional yang sedang menghadapi tekanan akibat pelemahan nilai tukar rupiah serta kelesuan di pasar saham.
Dalam pertemuan tertutup tersebut, Jusuf Kalla mengungkapkan bahwa fokus utama diskusi adalah penguatan kedaulatan energi sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi. Kalla memaparkan rencana investasi senilai Rp60 triliun hingga Rp70 triliun untuk pengembangan energi terbarukan. Proyek ini diproyeksikan mampu menambah kapasitas energi nasional sebesar 2.000 megawatt, langkah yang dianggap krusial untuk memacu target pertumbuhan ekonomi dari posisi 5-6 persen menjadi 8 persen.
Selain sektor ekonomi, perbincangan kedua tokoh ini juga merambah pada isu-isu geopolitik internasional. Jusuf Kalla menyatakan bahwa Presiden Prabowo turut meminta pandangannya mengenai langkah-langkah perdamaian di kawasan yang tengah dilanda ketegangan, seperti Thailand Selatan, Afghanistan, dan Pakistan. Hal ini menegaskan posisi Indonesia yang terus berupaya aktif dalam diplomasi perdamaian dunia.
Analis politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, menilai bahwa rangkaian pertemuan yang dilakukan Presiden Prabowo dengan para pakar ekonomi dan tokoh politik merupakan langkah mitigasi yang krusial. Menurutnya, kebijakan ekonomi di masa sulit selalu membawa risiko politik, sehingga masukan dari tokoh senior diperlukan untuk meminimalkan disparitas narasi antara pemerintah dan ekspektasi publik.
Arya menambahkan bahwa perbedaan pandangan mengenai kondisi ekonomi antara narasi resmi pemerintah dan realitas di lapangan merupakan tantangan tersendiri bagi stabilitas politik. Oleh karena itu, konsultasi berkelanjutan dengan tokoh-tokoh berpengalaman diharapkan dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya tepat secara ekonomi, tetapi juga dapat diterima oleh masyarakat luas tanpa menimbulkan gejolak sosial.
