Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) kini tengah menjadi sorotan tajam. Lokataru Foundation menilai proyek yang menargetkan pembentukan 80.000 unit di seluruh Indonesia tersebut berisiko mengancam pilar-pilar demokrasi serta kebebasan sipil. Kekhawatiran ini muncul seiring dengan besarnya keterlibatan aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam proses pembangunan hingga tata kelola program tersebut.
Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, menjelaskan bahwa pelibatan militer dalam program ekonomi kerakyatan ini memicu risiko penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan hasil riset mendalam yang dilakukan oleh pihaknya, ekspansi masif KDMP dikhawatirkan tidak hanya menyasar sektor ekonomi mikro, melainkan juga berpotensi digunakan untuk menguasai aliran anggaran negara.
Lebih lanjut, Delpedro memaparkan bahwa jalur logistik yang terbentuk dari jaringan koperasi ini berisiko dialihfungsikan menjadi mesin kontrol politik menjelang Pemilu 2029. Oleh karena itu, Lokataru mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap keterlibatan institusi pertahanan dalam ranah sipil demi menjaga netralitas aparat serta iklim demokrasi di tingkat akar rumput.
